EplKotabaru.com – Kotabaru. Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan respons serius terkait keluhan masyarakat mengenai kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur yang sempat viral di media sosial baru-baru ini. Selasa, 03 Maret 2026. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan pemetaan titik kerusakan di lapangan. Pemerintah juga tengah mengupayakan dukungan anggaran melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan pengerjaan jalan lingkar Pulau Laut, mulai dari Tanjung Seloka hingga Berangas, dapat tuntas sesuai target pada tahun 2026. Di sisi lain, saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai detail teknis pengerjaan, Plt. Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H. Abdul Hamid, S.St., memilih untuk tidak memberikan banyak komentar (no komen). Sikap tersebut diambil mengingat saat ini tim gabungan yang terdiri dari unsur D...

EplKotabaru.com – Kotabaru. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyatakan komitmennya untuk melakukan pemeliharaan dan pengembalian fungsi jalan di wilayah Blok F yang mengalami kerusakan akibat dampak proyek pembangunan jembatan. Plt. Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H. Abdul Hamid, S.St., menjelaskan bahwa kerusakan jalan tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi demi mendukung proyek strategis nasional yang dijalankan oleh Balai Jalan. Menurut H. Abdul Hamid, jalan di Blok F sebenarnya sudah puluhan tahun tidak dilalui kendaraan berat. Namun, kombinasi antara fenomena air pasang yang melemahkan struktur jalan serta kendaraan dengan muatan berlebih menjadi pemicu utama kerusakan. "Kami sebenarnya sudah memasang rambu batas 6 ton, namun di lapangan banyak kendaraan yang lewat mencapai 10 hingga 20 ton. Sebagai pemerintah daerah, ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menanganinya," ujar H. Abdul Ha...

EplKotabaru.com – Kotabaru. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotabaru, H. Abdul Hamid, S.St., memberikan klarifikasi terkait pembangunan jembatan penyeberangan sementara di lokasi proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Dalam keterangannya, H. Abdul Hamid menjelaskan bahwa fasilitas penyeberangan tersebut sedari awal memang tidak termasuk dalam item kewajiban kontrak yang harus dikerjakan oleh pihak pelaksana. Namun, seiring berjalannya proyek, pihak pelaksana memutuskan untuk membangun jembatan tersebut sebagai bentuk kontribusi sosial. "Itu merupakan sumbangsih dari pelaksana untuk membantu masyarakat sekitar agar tidak perlu memutar jauh (mencari jalan alternatif)," ujar H. Abdul Hamid. Mengenai adanya biaya atau nilai tertentu yang muncul terkait jembatan tersebut, beliau menekankan bahwa hal itu bersifat tentatif dan bukan merupakan kewajiban yang harus dibuka ke publik secara resmi sebagaimana anggaran negar...

EplKotabaru.com – Kotabaru. Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah serius mengupayakan solusi permanen untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kawasan JL. Agus Salim dan sekitarnya. Strategi utama yang diusung adalah pembangunan rangkaian embung di sisi hulu untuk mengendalikan debit air. Selasa, 27 Januari 2026. Plt. Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H. Abdul Hamid, S.St., menyatakan bahwa penanganan banjir tidak akan tuntas jika tidak diselesaikan dari sumber masalah di bagian hulu. Oleh karena itu, pihaknya telah mengusulkan pembangunan tiga embung besar kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai. Dalam rencana strategis tersebut, Embung Seratak ditetapkan sebagai prioritas utama untuk direalisasikan pada tahun 2026. Proyek ini dinilai paling siap karena proses pembebasan lahan telah rampung dilakukan oleh pemerintah daerah sejak beberapa tahun lalu, dan akses...

EplKotabaru.com – Kotabaru.  Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait akses air bersih. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memperluas cakupan layanan di wilayah-wilayah yang belum teraliri secara optimal. Plt. Kepala Dinas PUPR Kotabaru, H. Abdul Hamid, S.St., mengungkapkan bahwa dari total 22 kecamatan di Kabupaten Kotabaru, baru sekitar 8 hingga 9 kecamatan yang terlayani akses air bersih secara maksimal. Wilayah tersebut meliputi beberapa kecamatan seperti Sampanahan, Bakau, Sungai Durian, Sungai Kupang, Kelumpang Selatan, serta sebagian wilayah di Pulau Laut Barat dan area perkotaan (Pulau Laut Utara dan Sigam). "Menyediakan akses air bersih adalah kewajiban pemerintah daerah. Kami akan terus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan cakupan ini di kecamatan-kecamatan yang menjadi target pengembangan," ujar H. Abdul Hamid. Terkait rencana...