Dugaan Korupsi Mengemuka di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Pengadaan Laptop Disorot
EplKotabaru.com. Banjarmasin, Kal-Sel. – Aroma tak sedap kembali menerpa dunia pelayanan publik. Kali ini, dugaan praktik korupsi mencuat di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh. Isu yang beredar menyebut adanya indikasi mark up harga dalam pengadaan laptop, ketidaksesuaian spesifikasi barang, hingga dugaan persengkongkolan dalam proses tender.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa harga laptop yang diadakan diduga jauh melampaui harga pasar. Ironisnya, perangkat yang diterima disebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana selisih anggaran itu mengalir?
Sorotan juga mengarah pada pihak penyedia, yakni PT. Suka Guna Indonesia / Suka Berkarya Indonesia. Perusahaan ini diduga terlibat dalam proses pengadaan yang kini menuai tanda tanya, terutama terkait transparansi dan kesesuaian pelaksanaan tender.
Tak berhenti di situ, proses tender juga diduga tidak berjalan secara terbuka. Indikasi adanya “main mata” antara pihak penyedia dan oknum tertentu memperkuat dugaan bahwa proyek ini sudah “dikondisikan” sejak awal. Jika benar, praktik semacam ini jelas mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa yang bersih dan akuntabel.
Pengamat menilai, jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar soal laptop, tapi soal integritas. Ketika anggaran publik dipermainkan, yang dirugikan adalah masyarakat,” ujar salah satu sumber.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit maupun perusahaan terkait tudingan tersebut. Publik pun mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ini secara transparan dan profesional.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sektor kesehatan—yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat—tak kebal dari praktik-praktik kotor. Transparansi, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terus berulang. (Tim Investigasi Lapangan).
Komentar