BPBD Kotabaru Perkuat Desentralisasi Penanganan Bencana, Targetkan Posko Mandiri di Seluruh Kecamatan

EplKotabaru.com, Kotabaru — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem penanganan bencana secara terdesentralisasi. Kebijakan ini diberlakukan demi merespons tantangan geografis wilayah setempat yang membentang seluas lebih dari 9.300 kilometer persegi serta dikelilingi lanskap kepulauan. Rabu, 11 November 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., menegaskan bahwa luas wilayah dan topografi yang terpisah menuntut adanya pendekatan penanganan darurat yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

"Dengan luas wilayah yang terpisah-pisah, kita harus melakukan desentralisasi penanganan bencana. Targetnya, setiap kecamatan memiliki cabang posko mandiri sebagai perpanjangan tangan dari posko induk BPBD," ujar Melinda

Hingga saat ini, BPBD Kotabaru telah mengukuhkan total 23 posko operasional, yang mencakup 1 posko induk serta 22 posko kecamatan dan posko karhutla. Keberadaan posko tingkat kecamatan ini dirancang agar penanganan darurat dapat dieksekusi secara cepat dan mandiri di tingkat lokal, tanpa harus menunggu komando atau pergerakan logistik dari posko induk yang terkendala jarak.

Memasuki fase transisi dari kemarau menuju musim penghujan, BPBD Kotabaru meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana multi-ancaman. Di tengah sisa kerawanan kekeringan dan titik panas karhutla, wilayah ini kini dihadapkan pada potensi hidrometeorologi basah seperti banjir, genangan air, tanah longsor, hingga angin kencang yang dapat memicu pohon tumbang.

Sebagai langkah mitigasi dini, BPBD telah menyiapkan draf imbauan bupati yang akan segera didistribusikan ke seluruh kecamatan, dengan fokus pada:

• Menggerakkan partisipasi publik untuk membersihkan saluran air dan parit di lingkungan permukiman, perkantoran, dan fasilitas umum.

• Melakukan kolaborasi lintas sektor bersama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pendalaman serta normalisasi sungai strategis, seperti di kawasan Baharu, Dirgahayu, dan Sungai Warik.

• Memanfaatkan momentum musim hujan untuk menggalakkan penanaman pohon di lahan kritis guna memitigasi risiko kekeringan di masa mendatang.

Di sisi lain, Melinda turut menyoroti masih maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar selama musim kemarau lalu. Ia mengecam tindakan segelintir pihak yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan demi kepentingan sesaat.

"Jangan berpikir egois dengan membakar lahan. Kalkulasi kerugian materiel dan biaya pemadaman karhutla jauh lebih besar dibandingkan jika membuka lahan secara bijak tanpa api," tegasnya.

Menutup keterangannya, BPBD Kotabaru mengimbau para nelayan serta warga di zona rentan untuk senantiasa memantau prakiraan cuaca resmi melalui kanal media sosial BPBD. Masyarakat juga didorong untuk membangun budaya sadar bencana secara mandiri, mulai dari mengenali ancaman di lingkungan sekitar hingga menyiapkan tas siaga bencana guna menghadapi situasi darurat. (Rani).