Perkuat Kesehatan Publik dan Tata Kelola BUMD, DPRD dan Pemkab Kotabaru Sahkan Dua Raperda Strategis

-
EplKotabaru.com, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-7 Tahun Sidang 2026/2027 yang digelar di Lantai 3 Ruang Sidang Paripurna DPRD Kotabaru. Senin, 12 Oktober 2026.

Kedua regulasi yang berhasil dirampungkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD tersebut meliputi Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Raperda Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bupati Kotabaru, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru, H. Murdianto, menegaskan bahwa pengesahan kedua Raperda ini merupakan langkah krusial dalam memperkuat fondasi hukum pembangunan daerah.
Komitmen Kesehatan publik dan Profesionalisme BUMD

Penetapan regulasi ini menyasar dua sektor penting: kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi BUMD.

• Raperda Kawasan Tanpa Rokok dirancang sebagai instrumen hukum mutlak untuk menekan dampak buruk paparan asap rokok, menjamin hak warga atas udara bersih, serta memproteksi generasi muda di ruang publik dan fasilitas umum.

• Raperda Pengelolaan BUMD hadir untuk mentransformasi tata kelola perusahaan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran anggaran serta memacu kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Setelah mendapat persetujuan DPRD, kami berharap Raperda ini dapat segera diundangkan menjadi Peraturan Daerah. Regulasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan pijakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat," ujar Murdianto membacakan pesan Bupati.

Instruksi Percepatan Aturan Teknis
Menindaklanjuti persetujuan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru langsung menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk bergerak cepat menyusun aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) serta petunjuk teknis pelaksanaan.

Pemerintah Daerah juga menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku usaha agar implementasi Perda di lapangan dapat berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan polemik.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini menegaskan komitmen Kabupaten Kotabaru dalam menghadirkan kepastian hukum yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga dan optimalisasi potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rani).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gebrakan "Baku Sikat Fight" Vol. 2: Menuju Kiblat Industri Bela Diri Profesional di Kalimantan Selatan

-
Gambar
EplKotabaru.com  – Kotabaru. Gemuruh sorak penonton memecah keheningan malam di Kabupaten Kotabaru saat gelaran "Baku Sikat Fight" Volume 2 resmi digulirkan pada Jumat, 27 Februari 2026. Event yang dipromotori oleh Saibitar Camp ini bukan sekadar ajang adu ketangkasan, melainkan sebuah misi besar untuk membangun ekosistem industri olahraga bela diri yang profesional di Kalimantan Selatan.  Acara ini dibuka secara resmi oleh perwakilan Ketua Umum KONI Kabupaten Kotabaru, Bapak Awaludin, S.Hut., M.M., yang diwakili oleh Dr. Usman Pahero, M.Pd. Dalam sambutannya, pihak KONI memberikan apresiasi tinggi atas keberanian panitia menyelenggarakan event berskala besar di bulan suci Ramadan. "Kami dari KONI sangat mengapresiasi tekad panitia. Di saat orang lain mungkin memilih beristirahat di bulan Ramadan, malam ini kita justru menyaksikan semangat luar biasa. Ini adalah sarana monitoring dan evaluasi bagi atlet-atlet kita agar mampu berprestasi hing...
Read more »

Proses Pemancangan Jembatan Semayap-Jelapat Terhambat Kabel Internet (Telkom), Dishub Perketat Arus Lalu Lintas.

-
Gambar
EplKotabaru.com – Kotabaru. Pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Semayap-Jelapat saat ini tengah memasuki tahap pemancangan pondasi . Namun, pihak pelaksana melaporkan adanya hambatan signifikan yang mengganggu kelancaran alat berat di lokasi pengerjaan. Kamis, 08 Januari 2026. Manajer Pelaksana Kontraktor, Hadi Gultom , mengungkapkan bahwa meskipun sterilisasi lokasi sudah diupayakan sejak awal, timnya masih terganjal masalah teknis terkait kabel jaringan. - Masalah Utama: Keberadaan kabel Telkom dan IndiHome di area proyek masih mengganggu ruang gerak pengerjaan pemancangan. - Harapan Pelaksana: Selain penanganan kabel, pihak kontraktor sangat mengharapkan dukungan cuaca agar proses konstruksi tidak semakin terhambat. Untuk mendukung kelancaran proyek di tengah kendala tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kotabaru memastikan arus lalu lintas tetap terkendali. Staf LLAJ, Amiryadi, melaporkan bahwa arus lalu lintas dari kedua arah saat ini terpantau lanca...
Read more »

Telkomsel Berikan Kompensasi bagi Pelanggan di Kotabaru Pasca Gangguan Fiber Optik

-
Gambar
EplKotabaru.com  – Kotabaru.  Telkomsel secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang dialami pelanggan di wilayah Kotabaru. Gangguan tersebut diketahui terjadi akibat adanya pemutusan kabel serat optik (Fiber Optic cut) yang berdampak pada penurunan kualitas jaringan di wilayah tersebut. Senin, 12 Januari 2026. Sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan pelanggan, Telkomsel menghadirkan paket kompensasi khusus yang dibagi menjadi beberapa kategori layanan: Paket Kompensasi yang Diberikan: 1. Selama Masa Gangguan: Pelanggan dapat menikmati paket Voice 300 Menit dan 1000 SMS yang berlaku selama 7 hari. Paket ini ditujukan agar pelanggan tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat meski koneksi data terhambat.   2. Setelah Jaringan Pulih: Bagi pelanggan dengan paket data aktif, Telkomsel akan memberikan tambahan kuota data hingga 3GB. 3. Pelanggan IndiHome dan Kartu HALO: Khusus pelanggan terdampak akan mendapatkan kompensasi beru...
Read more »